Matabicara.co, SEMARANG – Aspirasi masyarakat terkait kondisi Jalan Randublatung – Cepu di Kabupaten Blora mulai mendapat tindak lanjut konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ruas jalan yang selama ini dikeluhkan karena kerusakan di sejumlah titik dipastikan akan segera diperbaiki setelah proses penanganannya memasuki tahap lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp5,276 miliar telah disiapkan pada tahun 2026 untuk perbaikan jalan tersebut, terutama di kawasan Desa Kediren, Kecamatan Randublatung yang mengalami kerusakan cukup berat.
Menurut Henggar, desain teknis proyek masih terus dievaluasi agar cakupan perbaikan dapat diperluas dan tidak hanya menyasar titik-titik tertentu.
“Sesua arahan gubernur, desain teknis sedang dievaluasi agar panjang jalan yang ditangani bisa bertambah,” ujarnya di Semarang, Senin (1/6/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Jateng dalam meningkatkan kualitas jalan provinsi di Kabupaten Blora. Sebelumnya, pada 2025 pemerintah telah menangani ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Dinding, dan Betekan dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Tak hanya itu, selama periode 2025–2026, total anggaran sekitar Rp45,86 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi di Blora dengan total panjang mencapai 101,5 kilometer.
Pemprov juga tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah. Upaya lain ditempuh melalui pengajuan bantuan ke pemerintah pusat lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Tiga ruas jalan di Kabupaten Blora telah diusulkan masuk dalam program tersebut.
“Sudah kami usulkan melalui Inpres Jalan Daerah. Mudah-mudahan seluruh rencana ini bisa berjalan sesuai harapan,” kata Henggar.
Melalui program IJD, Pemprov Jateng mengajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 guna mempercepat penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait infrastruktur. Menurutnya, berbagai laporan yang ramai dibicarakan masyarakat, termasuk di media sosial, harus dipandang sebagai bahan evaluasi dan dorongan untuk memperbaiki pelayanan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan jalan tidak boleh dilakukan sekadar mengejar target, tetapi harus mengutamakan kualitas pekerjaan agar hasilnya tahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.
Luthfi meminta jalan dengan tingkat kerusakan berat ditempatkan sebagai prioritas utama penanganan. Selain itu, seluruh jajaran diminta serius mengawal bantuan dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terwujud.
Pemprov Jawa Tengah menilai kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian penting dari pengawasan publik sekaligus bentuk kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
