MataBicara.co, SEMARANG – Sebanyak 400 kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah dikukuhkan menjadi paralegal. Kehadiran mereka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kepada masyarakat di tingkat akar rumput.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri Pengukuhan Paralegal Muslimat NU Jawa Tengah di Balairung UTC Hotel, Kota Semarang, Sabtu (11/4/2026).
“Mereka sudah dilatih menjadi paralegal dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mendampingi masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum maupun aspek lainnya,” ujar Luthfi.
Dengan pengukuhan ini, Muslimat NU semakin meneguhkan perannya sebagai organisasi yang unggul dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pendampingan hukum.
Siap Masuk ke Kecamatan Berdaya
Sebagai informasi, 400 paralegal tersebut tersebar di 32 kabupaten/kota dan telah dibekali kemampuan konsultasi hukum, mediasi, hingga pendampingan nonlitigasi. Mereka diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Luthfi menambahkan, peran paralegal ini akan disinergikan dengan berbagai program pemerintah, termasuk melalui program unggulan Kecamatan Berdaya serta berkolaborasi dengan gerakan PKK di seluruh tingkatan.
“Kami dorong masuk ke Kecamatan Berdaya. Di sana ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, disabilitas, dan lainnya,” tegasnya.
Peran Strategis Perempuan
Sementara itu, Ketua PP Muslimat NU, Arifah Chooiri Fauzi, menegaskan bahwa organisasinya terus berperan dalam penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi.
“Perempuan dan anak mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk Indonesia ke depan,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Ia berharap para paralegal ini dapat berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang sudah ada di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Muslimat NU juga menyampaikan sembilan poin imbauan perdamaian dunia kepada Sekjen PBB, yang diserahkan melalui Menteri PPPA RI guna mendorong penghentian perang dan mewujudkan kedamaian di seluruh dunia.
