MataBicara.co, BLORA – Gaya kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Mustopa, menuai kritik pedas. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melayangkan mosi tidak percaya dan memboikot rapat penting sebagai bentuk penolakan terhadap manajemen kepemimpinan yang dinilai tidak transparan serta mempersulit komunikasi internal.
Langkah tegas itu ditunjukkan dengan ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi PDIP dalam dua agenda krusial, yakni Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati TA 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (30/4/2026).
Ketua Fraksi PDIP, Andita Nugrahanto, menegaskan bahwa keputusan ini diambil lantaran hak-hak anggota dewan terkesan diabaikan, terutama terkait akses data anggaran yang menjadi dasar fungsi pengawasan.
“Kami sangat menyayangkan pola kepemimpinan yang diterapkan saat ini. Ketua sangat susah sekali diajak berkomunikasi. Padahal jumlah kita ini hanya sedikit, cuma 45 orang. Seharusnya mengelola komunikasi bukan hal yang sulit jika ada niat baik dari pimpinan,” ujar Andita.
Menurut Andita, persoalan semakin pelik karena Ketua DPRD dinilai menutup akses administrasi. Hal ini membuat anggota dewan kesulitan menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Bagaimana kami bisa bekerja maksimal jika meminta DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) saja tidak dikasih oleh Ketua? Ini adalah preseden buruk yang mencoreng transparansi lembaga,” tegasnya.
Andita menilai, sebagai pemimpin lembaga kolektif kolegial, sosok Ketua seharusnya mampu menjadi jembatan pemersatu. Namun sayang, keberadaan pimpinan justru menciptakan sekat yang menghambat kinerja.
“Ketua seharusnya menjadi fasilitator, bukan justru menjadi penghambat. Jika pola ini dibiarkan, DPRD Blora hanya akan menjadi stempel administratif dan kehilangan fungsinya sebagai wakil rakyat,” tambahnya.
Oleh karena itu, mosi tidak percaya ini menjadi peringatan keras agar Mustopa segera melakukan evaluasi total terhadap cara kerjanya.
“Kami ingin DPRD ini berjalan di relnya. Selama tidak ada perubahan sikap dan keterbukaan dari Ketua, kami akan tetap konsisten dengan sikap ini,” pungkas Andita.
Merespons hal tersebut, saat dikonfirmasi awak media, Mustopa tampak enggan berkomentar banyak. Bersama dua wakil ketua lainnya, ia mengaku belum memahami maksud dan tujuan dari sikap ekstrem yang diambil Fraksi PDIP tersebut.
“Kita akan membuka dialog bersama fraksi PDIP beberapa hari ke depan,” jawab Mustopa singkat.
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang hadir mewakili Bupati, tampak memilih bungkam dan menghindar dari awak media usai kegiatan berlangsung.
