MataBicara.co, BLORA – Komisaris BUMD Blora PT Blora Patra Energi (BPE), Seno Margo Utomo, bersama LSM MPKN menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Blora pada Kamis (23/04/2026). Aksi ini menyoroti pelaksanaan agenda rutin kunjungan kerja (kungker) yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam aksinya, Seno dan perwakilan massa dipersilakan masuk untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Blora, Mustopa, dengan pertemuan tertutup.
Usai pertemuan, Seno menyatakan bahwa secara aturan, kegiatan kunjungan kerja itu legal dan sah. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan tetap memperhitungkan nilai manfaat.
“Kungker itu legal, seperti halnya honor narasumber. Cuma begitu ya begitu, jangan segitu-gitunya, jangan ugal-ugalan atau tanpa perhitungan matang,” ujar Seno.
Menurutnya, pimpinan DPRD telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait anggaran dan frekuensi kunjungan kerja. Bahkan, pihak dewan siap meminta maaf kepada publik jika anggaran yang disiapkan dinilai terlalu besar.
“Mereka akan mengevaluasi kebijakan kungker, termasuk keseluruhan kegiatan DPRD. Bulan April ini sudah ada agenda Banmus (Badan Musyawarah), tinggal melihat apakah evaluasi itu akan segera dilakukan atau tidak,” tambahnya.
Seno menegaskan, selain legalitas, kunjungan kerja harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dalam hal menarik investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun menyelesaikan isu strategis seperti pengembangan kawasan industri dan potensi migas.
Ia pun meminta DPRD melaksanakan kungker yang berkualitas dan transparan. Rincian kegiatan tidak hanya mencakup tempat dan waktu, tetapi juga tujuan dan hasil yang ingin dicapai, serta dipublikasikan secara luas agar bisa dikontrol oleh masyarakat dan media.
“Supaya masyarakat tahu untuk apa kegiatannya. Nanti kita tagih, bulan depan bagaimana hasil kungker mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, memastikan seluruh aspirasi dan tuntutan dari aksi tersebut akan ditindaklanjuti. Pihaknya berkomitmen melakukan evaluasi agar pelaksanaan kungker lebih terarah.
“Jadi tidak hanya sekadar jadwal dan kegiatan. Harus ada tema-tema yang jelas dalam kunjungan kerja,” kata Siswanto.
Ke depannya, pimpinan DPRD akan meminta Sekretariat Dewan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyusun desain jadwal yang lebih utuh.
“Nanti kita minta kerangka dan desain yang lebih lengkap. Tidak hanya judul kegiatan dan jadwal saja, tapi juga memuat tema-tema spesifik yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” pungkasnya.
