MataBicara.co, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan tegas segala bentuk pungutan di sekolah negeri. Selain itu, ia juga mengarahkan kegiatan wisata pendidikan agar dilakukan di destinasi lokal guna mendongkrak perputaran ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati 2026, di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026). Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk melindungi orang tua dari beban biaya tambahan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kemarin kami sosialisasikan tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya. Untuk komite dan yang lainnya, sudah kita keluarkan edaran untuk dilarang,” tegas Risma.
Wisata Lokal untuk Gerakkan Ekonomi
Terkait kegiatan wisata siswa, Plt Bupati meminta agar tidak perlu ke luar daerah. Ia menilai kunjungan ke tempat wisata di dalam wilayah sendiri merupakan langkah strategis untuk memutar uang di daerah.
“Kami arahkan agar wisata siswa cukup di dalam daerah saja. Ini supaya ekonomi lokal bergerak, UMKM kita bisa ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Selain pendidikan dan pariwisata, Risma juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih membutuhkan penataan ulang, baik dari sisi teknis maupun administratif agar pembangunan berjalan lebih efektif.
Puskesmas Perluas Jam Pelayanan
Di sektor kesehatan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah optimalisasi waktu operasional di Puskesmas.
“Puskesmas tidak hanya melayani di pagi hari, tetapi juga akan melayani di sore hari, supaya pelayanan ini lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat di semua wilayah,” tambahnya. (Hms)
