MataBicara.co, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah sigap menyikapi kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi saat ini. Selain memastikan tidak ada praktik penimbunan, Pemprov juga mendorong transisi penggunaan bioplastik dan transformasi menuju industri hijau.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia, menjelaskan lonjakan harga ini dipicu oleh gangguan pasokan global akibat ketegangan politik di Selat Hormuz. Hal ini berdampak langsung pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku utama.
“Kenaikan harga naphta cukup signifikan, dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton. Ini otomatis memicu kenaikan harga plastik yang berdampak pada pelaku usaha,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Sektor yang paling terdampak berat adalah IKM dan UKM pangan karena menggunakan plastik sebagai kemasan primer, sementara sektor lain terdampak lebih ringan.
Awasi Pasar dan Kurangi Plastik Sekali Pakai
Dalam jangka pendek, Pemprov akan turun ke lapangan bersama kepolisian untuk melakukan monitoring ketat guna mencegah penimbunan oleh oknum tertentu. Selain itu, gerakan pengurangan plastik sekali pakai akan dimasifkan kembali.
“Kami perkuat kembali gerakan hidup tanpa plastik sekali pakai, seperti penggunaan tumbler dan tas belanja berulang,” tegasnya.
Transisi ke Bioplastik dan Industri Hijau
Untuk jangka panjang, Pemprov mendorong penggunaan bioplastik berbahan pati singkong secara bertahap. Selain itu, pelaku usaha diimbau beralih ke green industry dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya.
Penggunaan energi terbarukan ini dinilai mampu menekan biaya produksi hingga 20 persen, sehingga bisa menutupi selisih biaya akibat penggunaan bahan ramah lingkungan.
“Kesulitan ini justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi. Kami imbau masyarakat dan pelaku usaha mulai beradaptasi dengan bahan yang lebih ramah lingkungan,” pungkas Emmy.
