MataBicara.co, SOLO – Aliansi BEM Solo mendesak pemerintah segera melakukan rekonstruksi total terhadap regulasi ekspor-impor yang berlaku saat ini karena dinilai rawan menjadi celah korporasi elite. Tuntutan tegas tersebut disuarakan oleh 107 perwakilan mahasiswa se-Solo Raya dalam Forum Diskusi Publik bertajuk “Menjawab Kepemimpinan Pemuda: Mengawal Ekonomi Kerakyatan, Merawat Ruang Demokrasi” di Aula Gedung Perpustakaan, Universitas Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Senin malam (22/6/2026).
Kolektif mahasiswa lintas kampus tersebut berpandangan bahwa kendali atas perdagangan internasional Indonesia saat ini masih tersentralisasi pada kelompok kepentingan tertentu. Akibatnya, devisa dari eksploitasi kekayaan alam nasional dinilai gagal mengalir optimal ke kas negara demi kemakmuran rakyat luas.
Dimas, selaku Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM Solo, menggarisbawahi bahwa tata kebijakan niaga luar negeri wajib dikembalikan pada rel konstitusi dan tidak boleh dibiarkan tunduk pada pincangnya mekanisme pasar bebas.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera merekonstruksi regulasi ekspor-impor yang berlaku saat ini. Kebijakan satu pintu ekspor melalui BUMN harus benar-benar dijalankan demi kepentingan negara dan rakyat, bukan dijadikan celah baru bagi para oligarki untuk menguras kekayaan alam Indonesia demi keuntungan pribadi,” tegas Dimas yang merupakan mahasiswa asal UNISRI saat membacakan pernyataan sikap resmi aliansi.
Aktivis mahasiswa dari UNISRI tersebut mengimbuhkan bahwa eksploitasi komoditas bumi yang lepas kendali hanya akan memperparah ketimpangan sosial di tingkat akar rumput.
“Sudah terlalu lama kekayaan bumi Indonesia dinikmati oleh segelintir orang yang bermain di balik layar kebijakan. Regulasi harus dibuat transparan dan akuntabel agar kekayaan alam kita dikelola secara adil dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat luas,” lanjut Dimas.
Analisis mendalam mengenai lemahnya sistem pengawasan pada sektor perdagangan luar negeri ini juga dijabarkan oleh pengamat kebijakan publik, Erwina Tri, S.I.Kom., yang hadir sebagai pembicara. Ia menilai bahwa praktik monopoli dalam aktivitas ekspor-impor menjadi ganjalan besar bagi tegaknya ekonomi kerakyatan.
“Ketika keran ekspor dikuasai oleh kartel atau oligarki tanpa kendali BUMN yang kuat, negara sebenarnya sedang kehilangan kedaulatannya. Rekonstruksi sistem ekspor yang disuarakan mahasiswa ini adalah langkah krusial untuk menyelamatkan pendapatan negara dari kebocoran sistemik,” jelas Erwina.
Sebelum forum resmi diakhiri, Aliansi BEM Solo melayangkan seruan terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat sipil untuk secara kontinu mengawal implementasi arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kekayaan negara ini adalah milik kita bersama, milik rakyat Indonesia. Dari Solo, kami mengajak seluruh elemen untuk merawat nalar kritis, memperkuat solidaritas, dan memastikan hasil bumi kita kembali ke tangan rakyat, bukan ke kantong oligarki,” pungkas Dimas.
